Info Warga – Saya jurnalis yang pernah bekerja di media arus utama, terbesar di Jakarta, menulis di koran untuk 400 ribu pembaca per hari, dan 600 ribu di hari Sabtu dan Minggu.
Era kami, 1984-2004 mengalami masa kemasan, sebagai “gerbang informasi” di ibukota.
Redaksi menentukan apa yang penting diketahui publik. Ada hirarki, verifikasi, editor, bahkan disiplin bahasa.
Lalu era internet datang. Portal media pun lahir. Gerbang media arus utama mulai rembes dan jebol. Publik tidak lagi menunggu halaman depan koran atau breaking news televisi.
Mereka hidup di timeline dan “in time”. Tiktok bisa siaran langsung dari peristiwa, tanpa mobil perlengkapan ala teve dengan parabolanya.
Dan timeline tidak menghargai otoritas. Ia menghargai perhatian. Koran dan teve tak jadi rujukan, melainkan Google. Media cetak dan arus utama secara perlahan namun pasti menjadi redup.
Lalu muncul media sosial, dan kehadiran influencer yang masuk menggantikan sebagian fungsi media.
Mereka bukan jurnalis, tetapi punya sesuatu yang lebih mahal di era sekarang: “engagement”. Negara pun membaca realitas itu.
Maka ketika Presiden Jokowi membawa influencer ke IKN bersama tim wartawan, menegaskan bahwa negara sedang mengatakan secara diam-diam: “Pusat pengaruh sudah pindah.”
Dulu wartawan cetak, radio dan teve diajak karena media menentukan opini publik. Lalu, influencer diajak karena algoritma menentukan percakapan publik.
Bayangkan, Raffi Ahmad & Nagita Slavina memiliki 77 juta pengikut, Atta Halilintar & Aurel Hermansyah >36 juta+ Irwansyah & Zaskia Sungkar >31,5 juta+ pengikut, Gading Marten (@gadiiing): >20 juta+ pengikut. Dan seterusnya.
Banyak wartawan lama merasa tersinggung saat influencer disejajarkan dengan media. Dewan Pers sempat menegur pihak Istana.
Tetapi dari sudut pandang kekuasaan, pemerintah sedang bersikap pragmatis. Mereka tidak sedang mencari kualitas jurnalistik, melainkan daya jangkau psikologis.
Harus diakui: satu video di Youtube, Instagram, dan TikTok lebih berpengaruh dibanding editorial panjang media nasional yang dikerjakan dengan disiplin newsroom berlapis.
Masalahnya, ketika influencer menjadi saluran komunikasi negara, muncul persoalan legitimasi baru. Influencer bekerja dengan logika personal branding, bukan kepentingan publik.
Mereka hidup dari impresi, kedekatan emosional, dan loyalitas follower. Akibatnya, batas antara informasi, promosi, pencitraan, dan propaganda menjadi sangat cair.
Dan kini muncul lagi : “homeless media” – entitas media yang berbasis di media sosial tanpa memiliki rumah berupa situs web atau aplikasi sendiri.
Konten media ini yang dikelola secara mandiri dan diunggah di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Youtube.
Bila influencer dan Selebgram mengandalkan pada sosok/figure, seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Martin, maka homeless media menjual isu kontroversial, dengan liputan sepihak, bergaya media utama.
Posisi “Homeless Media” ada di antara media profesional dan influencer. Mereka memakai format media, tetapi tidak memiliki rumah institusional seperti koran atau televisi.
Mereka punya audiens besar, bahkan kadang lebih besar dari media mapan, tetapi tanpa beban struktur redaksi klasik.
Fenomena ini sebenarnya lahir dari krisis ganda: krisis ekonomi media dan krisis kepercayaan publik terhadap media lama.
Banyak jurnalis senior, kreator independen, mantan redaktur, bahkan anak-anak muda digital akhirnya membangun kanal sendiri karena industri media tak lagi mampu menopang idealisme maupun biaya hidup.
Mereka menjadi “homeless” bukan sekadar karena tak punya kantor, tetapi karena ekosistem media lama sendiri sedang kehilangan rumah.
Dalam konteks itu, langkah pemerintah menggandeng “homeless media” sebenarnya nyaris tak terhindarkan. Negara perlu saluran komunikasi baru di tengah melemahnya media arus utama.
Namun di titik inilah kontroversi muncul. Media yang terlalu dekat dengan kekuasaan mendapat cap “buzzer”.
Padahal yang anti pemerintah juga tidak sepenuhnya independen, membawa agenda dan ada yang memonodali juga.
Mereka sangat paham algoritma, yang memperbesar konflik, sensasi dan kontroversi. Narasi negatif, fitnah, disinformasi, dan kebencian jauh lebih mudah viral dibanding penjelasan kebijakan publik yang rumit dan teknokratis.
Pemerintah akhirnya berada dalam dilema: diam dituduh lemah, melawan dituduh membangun propaganda.
Sementara media mainstream sendiri kini terjepit. Setelah kehilangan iklan, kehilangan pembaca muda, juga kehilangan posisi eksklusif sebagai penjaga gerbang informasi.
Untung saja saya sudah pensiun.
Hanya, ironisnya, banyak media besar sekarang justru mengejar gaya media sosial: headline emosional, judul klik, potongan video pendek, bahkan debat sensasional.
Artinya, batas antara media profesional, influencer, dan “homeless media” makin kabur.
Dulu perang media terjadi di halaman depan surat kabar. Kini perang itu terjadi di kolom komentar, FYP, dan notifikasi.
