Info Warga – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan reformasi besar terhadap struktur ekonomi Indonesia, di tengah munculnya berbagai tuntutan dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6) kemarin.
Qodari mengatakan langkah-langkah yang dilakukan Prabowo saat ini justru berfokus pada pembenahan sistem ekonomi yang selama bertahun-tahun dinilai hanya menguntungkan kelompok elite tertentu.
“Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo,” ujar Qodari.
Ia menilai sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian untuk menyentuh persoalan-persoalan yang sebelumnya dianggap sulit disentuh. Salah satu contohnya adalah penegakan hukum dalam tata niaga minyak.
Qodari menyinggung kasus yang menjerat pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid yang selama bertahun-tahun dianggap tidak tersentuh proses hukum.
“Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti langkah pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang telah menindak jutaan hektare kebun sawit ilegal. Penertiban tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam yang belum pernah dilakukan secara masif oleh pemerintahan sebelumnya.
“Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektare. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya,” imbuhnya.
Qodari menegaskan perubahan yang dilakukan Prabowo tidak hanya menyasar kelompok elite, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Ia menyebut Presiden berulang kali mengkritik kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum merata karena manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi, sementara kelas menengah justru mengalami penyusutan.
“Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen itu semu karena yang kaya berlipat dua sampai tiga kali lipat, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah,” tegasnya.
Menurut Qodari, salah satu pembenahan yang dilakukan pemerintah adalah mendorong penyaluran kredit perbankan agar tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar, tetapi juga menjangkau lebih banyak pelaku ekonomi produktif.
Di sektor pertanian, Qodari mengatakan pemerintah telah memperbaiki nilai tukar petani melalui kebijakan harga pembelian gabah yang lebih menguntungkan petani.
Sementara untuk nelayan, pemerintah disebut memperkuat fasilitas produksi melalui pembangunan kampung nelayan, penambahan armada, pembangunan pabrik es, hingga penyediaan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Qodari menegaskan berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki struktur ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang,” pungkasnya.
