Home / Berita Terkini

Minggu, 10 Juli 2022 - 22:09 WIB

Komnas PA Desak Menag Jamin Hak Anak Atas Pendidikan Santriwati Ponpes Siddiqiyah

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait.

InfoWarga – Pelarian Moch Subachi Azal alias Mas Bechi (42) putta dati Pemilik Pondok Pesantren Majmahal Bahrain Sidiqiyah di Jombang berakhir setelah Polda Jawa Timur menjemput mas Bechi dari persembunyiannya di Ponpes Siddiqiyah  setelah Polda Jawa Timur menetapkan  mas Bechi sebagai DPO  untuk kejahatan seksual terhadap santriwatinya.

Penjemputan mas Bechi secara paksa tidak perlu terjadi secara dramatis jika Mas Bechi Kopetatif setelan gugatan Praperadilan mas Bechi dalam statusnya sebagai tersangka di tolak oleh PN Jombang ditolak dengan demikian seharusnya mas Bechi menyerahkan diri untuk mempertanggungjawakan  tuduhan sebagai predator kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwatinya., demikan disampaikan Arst Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam Keterangan Pressnya di Surabaya Minggu (10/07/2022).

Arist Merdeka menerangkan bersamaan dengan ditangkap dan ditahannya terduga Predator seksual terhadap  santriwatinya oleh Polda Jatim Mentri Agama mengambil sikap mencabut izin operasional Ponpes Siddiqiyah dengan alasan telah melanggar hukum melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya.

Dengan ditutupnya Pompes Siddiqiyah  telah menghilangkan kesempatan para santriwati mendapat hak atas pendidikan. Untuk tidak menimbulkan ketidakpstian para Sanyrieati mendapat hak atas pendidikan. Komnas Perindungan Anak meminta Menteri Agama untuk mencari solusi dan formulasi Pasca dicabutnya izin operasional Ponpes Siddiqiyah.

Untuk memjamin ribuan  keberlangsungan hak anak atas pendidikan di Ponpes Siddiqiyah  Komnas Perlindungan Anak meminta Menteri Agama dan Kantor Wilayah Kemenag Jawa. Timur menjamin hak anak Pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada orangtua wali para Santriwati untuk semenyara hingga proses hukuum terduga mmenjalani proses petadilan  menarik sementata anak-anaknya dan memindahkan anak-anak ke Ponpes di wilayah Jombang yang berlatarbelakang anak dari keluarga yatim piatu.

Untuk penegakan hukumnya dan berkeadilan bagi korban Komnas Perindumgan Anak meminya Polda Jatim intuk menjerat dengan pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penerapan Perpu No 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto Tindak Pifana Kekerasan Seksual yang ditetapkan 12 April 2022 dengan acaman 20 tahun pidana penjara dengan kemungkinan mendapat hukuman berupa  tambahan  hukuman kebiri melalui suntik kimia.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual diligkungan Lembaga pendidikan. yang  berlatarbelang agama dan non agama dan dalam lingkungan terdekat anak sudah sepatutnya meminta kehadiran Gubernur Jawa Timur untuk membangun gerakan perindungan Anak untuk memutus Mata rantai kekersan seksual dilingkungan lebih kurang 5000 lembaga  pendidikan yang tersebar di Jawa Timur serta membsngun gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dan meminta Dinas Pendidikan Pemprop jawa Timur untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga pendidikan termasuk ijin lembaga pendidikan. Gubernur Jawa Timur patut hadir dan hangan berdiam diri, jelas Arist.

Share :

Berita terkait

Berita Terkini

Hari Bhayangkara ke-76, Polsek Cengkareng Dapat Suprise dari Koramil 04 dan Camat Cengkareng

Berita Terkini

Momen YouTuber Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Mapolsek Cengkareng

Berita Terkini

Kepolisian Siapkan Ribuan Personel Amankan Peringatan May Day

Berita Terkini

Sediakan 100 Dosis Astrazeneca, Sat Binmas Polres Jakbar Lakukan Vaksinasi Mobile di Aula Kemenag

Berita Terkini

Data Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Kini Wajib Terdaftar di PDDikti

Berita Terkini

Tim Medis Satgas Yonif MR 412 Kostrad Turun Tangan Peduli Kemanusiaan di Pedalaman Papua

Berita Terkini

Kemenhub Siapkan Strategi Antisipasi Lonjakan Mudik Nataru

Berita Terkini

Berikut Syarat dan Aturan Gratisnya Operasional Tol Solo-Jogja-Kulon Progo Saat Nataru