Info Warga – Indonesia melalui menteri terkait telah melayangkan kutukan keras pada operasi militer yang terus dilakukan Israel di Jalur Gaza dan beberapa wilayah lain. Hal ini karena korban yang jatuh tidak hanya dari militer, namun juga warga sipil. Namun sebenarnya jika dilihat lebih jauh, bagaimana sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Palestina?
Pertikaian yang terjadi antara Palestina dan Gaza sendiri terus berlanjut. Meski korban yang berjatuhan juga tidak ada hentinya dan kerusakan fasilitas umum terus muncul, belum ada tanda-tanda operasi militer akan berhenti.
Menilik Sejarah Hubungan Diplomatik Indonesia-Palestina
Hal ini sebenarnya dapat dilihat sejak lama, sejak era Presiden Soekarno masih menjabat. Pemerintahan kala itu membuat kebijakan untuk terus menyatakan kemerdekaan Palestina, dan mengakuinya secara internasional di forum dunia.
Di sisi lain, pemerintahan Indonesia kala itu juga menolak untuk mengakui Israel sebagai sebuah negara yang merdeka, bahkan setelah kesepakatan damai antara Israel dan Palestina terjadi. Hubungan dan dukungan yang besar ini bisa dikatakan berawal dari peran Palestina dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
Dari riwayatnya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan indonesia. Dukungan ini ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang tokoh besar palestina.
Pernyataan keras Presiden Soekarno di sebuah pidatonya juga menunjukkan secara nyata bahwa dukungan bangsa Indonesia atas kemerdekaan bangsa Palestina bersifat mutlak. Selama kemerdekaan belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel di wilayah tersebut.
Hubungan Baik Terjalin di Beberapa Sektor
Hubungan baik antara Indonesia dan Palestina sendiri terjalin dalam cukup banyak sektor. Mulai dari sektor politik, ekonomi, hingga sosial-budaya.
1. Politik
Jelas untuk kerjasama politik sudah terbentuk sejak era Presiden Soekarno, dan diteruskan hingga saat ini dengan vokalnya perwakilan Indonesia di forum internasional dalam menyatakan kemerdekaan Palestina dan kecaman pada penjajahan Israel.
Indonesia menjadi salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 15 November 1988 lalu, dan disusul dengan pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta setahun setelahnya.
2. Ekonomi
Untuk sisi ini sendiri memang belum ada volume perdagangan yang besar antara Indonesia dan palestina. Namun demikian hal ini dipicu karena kondisi Palestina yang tidak stabil dan terus dilanda konflik, sehingga kebijakan mengenai perdagangan internasional juga belum dapat dikerjakan secara optimal.
3. Sosial-Budaya
Hal ini ditunjukkan dalam bentuk pertukaran pelajar yang melakukan studi di perguruan tinggi di Indonesia, baik melalui beasiswa atau pembiayaan pribadi. Terdapat MoU yang menjadi dasar kerjasama pendidikan ini, yang ditandatangani pada 22 Oktober 2007 lalu.
Melalui berbagai forum, termasuk PBB, OKI, dan GNB, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011, dan memperoleh status “negara” (non-member observer state), dari sebelumnya hanya berstatus “entitas” (non-member observer entity), dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB 29 November 2012.
Pada tanggal 10 September 2015, Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi, yang memperkenankan pengibaran bendera negara-negara peninjau PBB (Tahta Suci Vatikan dan Palestina) di Markas dan kantor-kantor PBB, melalui pemungutan suara, dengan hasil 119 mendukung, 45 abstain, dan 8 menolak. Indonesia menjadi salah satu co-sponsor dan memberikan suara mendukung dalam pemungutan suara. Selain Indonesia, Palestina memperoleh co-sponsorship dari 54 negara yang lain. (Dari berbagai sumber/ Nia Dwi Lestari).
